You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD dukung Pemprov DKI sosialisasikan sistem laporan akutansi berbasis android
photo Doc - Beritajakarta.id

Sosialisasi La Mikro Berbasis Android Harus Digencarkan

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta agar sosialisasi sistem laporan akuntasi usaha mikro (La Mikro) berbasis android harus lebih digencarkan agar pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Ibukota bisa lebih berkembang. 

Karena berbasis online maka perlu ada pemantauan dan pembinaan dari Dinas KUKMP

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Darussalam mengatakan, sistem berbasis teknologi informasi ini memang perlu diterapkan agar sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang serba digital. 

20 Ribu Pelaku UKM DKI akan Diberdayakan Buat Suvenir Asian Games

"Saya rasa sangat baik. Karena berbasis online maka perlu ada pemantauan dan pembinaan dari Dinas KUKMP," kata Darussalam, Jumat (20/10). 

Anggota Komisi B DPRD DKI, Ida Mahmudah menambahkan, selama program ini bisa memberi kebaikan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil menengah, pihaknya akan memberi dukungan penuh. 

"Selagi programnya untuk memajukan masyarakat, saya sangat mendukung," katanya. 

Namun, lanjut Ida, agar program ini bisa dirasakan seluruh masyarakat, dinas terkait harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan.  

"Melakukan sosialisasi ke masyarakat sangat perlu. Karena banyak informasi yang tidak sampai ke masyarakat secara umum," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1186 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1168 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye952 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye938 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye850 personBudhi Firmansyah Surapati